Image of Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum
Penanda Bagikan

Text

Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum

Mengadopsi istilah dari hukum Belanda seponering, seponeren, atau spot yang berarti tidak menuntut, mengesampingkan. Seponering merupakan bentuk pelaksanaan dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengesampingkan perkara demi untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kewenangan ini harus masih dimiliki oleh Kejaksaan selaku penegak hukum untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Ketersediaan
#
PUSDA 345 DAR p
PGA0000006441S
Tersedia - TERSEDIA
#
PUSDA 345 DAR p
PGA0000006442S
Tersedia - TERSEDIA
#
PUSLING TRITON 345 DAR p
PGA0000000222S
Tersedia
#
PUSLING TRITON 345 DAR p
PGA0000000221S
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345 DAR p
Penerbit
Depok : Alta Utama.,
Deskripsi Fisik
xvi, 209 hlm.;15 x 22.5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-6563-62-0
Klasifikasi
345
Tipe Isi
text
Tipe Media
book
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 1
Subjek
penyampingan perkara pidana
Darmono
345
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar